TKND Maluku

Pemerintah Provinsi Maluku (“Pemprov Maluku”) di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 memiliki misi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi sehingga cita-cita mewujudkan Maluku Sejahtera dapat segera terwujud.

Dalam rangka merealisasikan RPJMD tersebut Pemprov Maluku mengumumkan “soft launching” dua program unggulan; salah satu program tersebut yaitu Program Pengembangan Tenaga Kerja Nasional Daerah Maluku (Maluku TKND Development Program); yang diprakarsai oleh BUMD Pemprov Maluku PT. Maluku Energi Abadi (Perseroda) yang dikawal oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku.

Program Pengembangan Tenaga Kerja Nasional Daerah Maluku (Maluku TKND Development Program)

Program ini diluncurkan untuk memaksimalkan penyerapan Tenaga Kerja Nasional Daerah (TKND) di Provinsi Maluku yang terbuka lebar dengan keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang Energi (Blok Masela, Blok Seram Non Bula, dan 500 MW Maluku), di bidang Perikanan (Maluku Lumbung Ikan Nasional) dan di bidang Parwisata (Banda Neira), yang membutuhkan kecukupan pasokan SDM, Barang, dan Jasa yang perlu direspon dengan sinergitas triple helix antara BUMD, Pengembang, dan Mitra Strategis untuk menjawab ekspektasi masyarakat di Provinsi Maluku.

Dari program tersebut di atas diharapkan dapat membantu penyerapan lapangan kerja sebanyak 60.000 orang, baik yang terlibat langsung di dalam proyek maupun yang terlibat secara tidak langsung dalam penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan pembangunan serta operasional proyek tersebut di atas.

Sehingga Pemprov Maluku sangat optimis dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 13,43% di tahun 2024 serta tingkat pengangguran menjadi hanya 4,97%, dengan pencapaian target IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 69,91%, dan dengan dilakukannya Soft Launching dan penandatanganan MoU atas dua program di atas, maka Pemerintah Provinsi Maluku telah turut aktif mendukung Program Kerja Presiden Jokowi untuk pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan standar kualitas hidup, dan pembangunan infrastruktur masyarakat Maluku.

Berkaitan dengan hal tersebut Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail memberikan 3 arahan di antaranya :

1. Gubernur tak ingin putra Maluku hanya nonton proyek Masela

Gubernur Maluku Murad Ismail mengimbau kepada Bupati/Wali Kota se-Maluku memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan masyarakat. Terkait pengembangan gas abadi Blok Masela, Murad tidak mau anak-anak Maluku hanya menjadi penonton.

“Saya tidak ingin anak-anak kita kelak, hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” Kata Gubernur Maluku Murad Ismail saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur bersama Walikota dan Bupati se-Provinsi Maluku tahun 2019 di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/9/2019).

2. Proyek Masela harus serap warga lokal

   

   Gubernur Maluku Murad Ismail berharap pemerintah dan masyarakat Maluku juga sudah siap. Pengelolaan Blok Masela akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi dan instansi terkait, dapat mempersiapkan dengan baik mekanisme penyerapan tenaga kerja di Blok Masela.

   Mekanisme penyerapan tenaga kerja tersebut untuk yang terlibat langsung di dalam proyek maupun yang terlibat secara tidak langsung dalam penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan pembangunan serta operasional proyek. Mekanisme tersebut didasarkan pada :

• • Berbasis kebutuhan (demand side)
    Kebutuhan tenaga kerja di Proyek Masela 30.000 pekerja dan di Proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) 30.000 pekerja, dengan komposisi tenaga kerja dari Maluku 70% dan luar Maluku 30%.
  • Berbasis kuota
  • Berbasis modul
  • Berbasis IT (Covid-19)
  • Berbasis sertifikasi

• BUMD bekerjasama dengan Disnaker Provinsi, Disnaker Daerah Terdampak, dan Disnaker daerah lainnya menugaskan BLK Migas Indonesia Timur di Maluku untuk memberikan pelatihan tenaga terampil untuk penyiapan SDM sesuai kebutuhan dan bidangnya masing-masing. Selanjutnya para pekerja tersebut dapat disalurkan secara langsung ke setiap Proyek Strategis Nasional di Maluku.

Selain itu, Gubernur juga meminta para Bupati dan Walikota untuk pro-aktif mengundang investor untuk berinvestasi di Maluku, dengan cara membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investor, seperti melalui kebijakan di bidang perizinan, kesiapan infrastruktur, dan kemudahan penyediaan lahan.

3. Pengusaha lokal harus berperan

Gubernur Maluku Murad Ismail juga meminta agar para kepala daerah ini memaksimalkan peran pengusaha lokal sehingga mampu berkontribusi bagi daerah.

“Dorong pengusaha-pengusaha kita di daerah, untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi anak muda kita di daerah. Mereka harus mendapat prioritas, sekaligus dibekali dengan kemampuan dan kualitas SDM yang memadai,” jelasnya.

Pengusaha lokal sebagai mitra strategis yang ditunjuk oleh OPD dan BUMD sebelum menyalurkan para pekerja secara tidak langsung untuk Proyek Strategis Nasional, perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

• • Pendataan (pool talent)
  • Pelatihan (modul)
  • Penyaluran
  • Pemberdayaan (Comdev & CSR)

Para pengusaha lokal dapat berpartisipasi dalam proses konstruksi Masela dengan memberikan :

• • Suplai bahan dan alat konstruksi
  • Suplai pangan
  • Suplai Horeka
  • Suplai Transportasi
  • Suplai lainnya sesuai kontrak PT. MEA – INPEX

Sehingga memerlukan studi kebutuhan pangan Proyek Tangguh Bintuni Papua Barat :

• • Frozen Vegy 500-8000 kg/bulan
  • Fresh Vegy 300-10.000 kg/bulan
  • Buah-buahan 200-15.000 kg/bulan
  • Beras 6.000-100.000 kg/bulan

PT. Maluku Energi Abadi (Perseroda) adalah BUMD Provinsi Maluku yang ditunjuk sebagai Penerima dan/atau Pengelola hak Partisipasi Interes 10 % (PI 10%) atas tiga Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) yang terdapat di Provinsi Maluku yaitu :

1. Wilayah Kerja Bula
2. Wilayah Kerja Seram Non Bula
3. Wilayah Kerja Masela