Kondisi kelistrikan di Pulau Seram saat ini cukup memprihatinkan. Salah satunya di Kabupaten Seram Bagian Timur, di mana konsumsi rata-rata liatrik di wilayah tersebut hanya sebesar 152 kWh/kap/tahun, sangat jauh dari rata-rata konsumsi nasional.
Hal ini disampaikan Kabid ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Maluku, Julius Djibrail Madeten Rapat Koordinasi daring yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), bersama seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian Kelautan, Kementerian ESDM, Pertamina, dan unsur Pemprov. Maluku seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, serta Bappeda, pekan lalu.
“Jika diasumsikan masyarakat disana hanya mendapatkan pasokan listrik selama 10 jam per hari, itu artrinya hanya cukup dipakai 40 watt per jam, kulkas 100 hingga 150 watt, televisi LED 50 hingga 100 watt, dan Lampu LED sebesar 10 watt,” kata dia.
Dari hasil studi lapangannya bersama BUMD MEA, pria yang biasa disapa Yos itu menyimpulkan bahwa akses masyarakat terhadap listrik masih sangat minim, sehingga menyebabkan kualitas standar hidup masyarakat yang rendah.
“Karena pendapatan rumah tangga habis digunakan untuk membeli BBM genset pribadi agar tetap memiliki listrik. Jadi kami minta program monetisasi lapangan gas Lofin harus didukung semua pihak untuk Maluku yang lebih baik,” paparnya.
Sebelumnya di tempat yang sama, Direktur Utama Maluku Energi Abadi (MEA), Musalam Latuconsina mengatakan, temuan potensi cadangan gas 1,6 hingga 3,2 TCF gas di lapangan Lofin yang dikelola Kontraktor Citic Seram Energy bisa mensuplai gas bagi 500 MW pembangkit mesin gas milik PLN yang hingga saat ini belum juga mendapatkan kepastian pasokan gas.
“Gubernur Maluku telah menabuh genderang perlawanan dengan melaunching program 500 MW dari katong par katong pada Maret lalu yang merupakan aksi nyata mewujudkan program listrik untuk semua di Maluku,” kata Musalam.
Sementara Hanat H yang mewakili Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mengusulkan agar potensi 3,2 TCF gas Lofin tersebut dimasukkan ke dalam Neraca Gas Bumi Indonesia yang setiap tahunnya mengalami perubahan agar dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
“Kita juga mengusulkan agar rencana besar tersebut segera diusulkan secara resmi oleh Gubernur Maluku untuk masuk kedalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN Tahun 2021-2030 yang sedang dalam tahap penyusunan,” katanya
Sumber : https://situsenergi.com/pemprov-maluku-kondisi-kelistrikan-di-pulau-seram-memprihatinkan/
