Liputan6.com, Jakarta – Pembagian hak partisipasi Blok Masela sebesar 10 persen ke Pemerintah Daerah Maluku harus akan memberikan manfaat bagi masyarakat wilayah sekitarnya. Proyek migas Blok Masela ini juga dapat meminimalisir Indonesia dari krisis gas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan dengan adanya pembagian hak partisipasi atau Participating Interest (PI) 10 persen akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah, selain itu pendorong peningkatan ekonomi di wilayah sekitar sebab menciptakan lapangan kerja dan alih teknilogi.
“Termasuk untuk pengadaan barang dan jasa dengan adanya keterlibatan daerah melalui PI 10 persen,” kata Djoko, di Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Blok Masela berperan penting dalam memenuhi kebutuhan gas di Indonesia. Pasalnya, jika proyek gas Lapangan Abadi ini tidak beroperasi sesuai jadwal pada 2027 mendatang, diperkirakan negara ini bakal kekurangan gas bumi.
“Jika Blok Masela berproduksi akan meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Bagaimana kalau tidak ada Masela kita akan kekurangan gas di tahun 2027,” tuturnya.
Menurut Djoko, gas hasil produksi Blok Masela bisa untuk menutupi kekurangan pasokan gas akibat penurunan produksi dari sumur gas yang sudah sudah tua. Namun, agar gas dari Blok Masela bisa berproduksi dibutuhkan kepastian pembeli gas dengan kontrak minimum 80 persen dari kapasitas produksi.
“Jadi kalau misal 10 MMSCFD, 100 MMSCFD itu gak bisa juga investasi ini kembali, jadi minimum 80 persen sudah terkontrak,” ujarnya.
Saat ini ada tujuh perusahaan potensial pembeli gas Blok Masela. Antara lain yakni PGN, PLN, Pupuk Indonesia, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), CPC Corporation, Sinopec, dan Kyushu Electric.
Untuk menimbulkan daya tarik pembeli gas Blok Masela, pemerintah sudah memberikan banyak insentif untuk mengurangi harga gas. Sedangkan untuk pengembangan Blok Masela, pemerintah telah memberikan berbagai macam insentif.
Di antaranya, bagi hasil sebesar 50 persem untuk Inpex hingga 2055 dengan asumsi biaya investasi USD 20 miliar, investment credit sebesar 80 persen di wilayah offshore dan 50 persen di wilayah onshore. Kemudian, Internal Rate Return (IRR) yang mencapai 15 persen.
